FKGS Kota Bekasi Minta Honorer Siluman Jangan Memaksakan Diri Masuk K2

Bekasi [SAPULIDI News] - Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Sukwan (FKGS) Kota Bekasi, Indah Widya Astuti, S.Pd menghimbau kepada rekan-rekannya sesama tenaga honorer untuk tidak memaksakan diri masuk data base Kategori II (K2).

Hal ini disampaikannya untuk meminimalisir data honorer siluman yang hingga saat ini masih tergolong tinggi di Kota Bekasi.

Pada saat proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BKD Kota Bekasi, ratusan guru honorer bahkan ramai-ramai memanipulasi data yang dibutuhkan sebagai persyaratan mengikuti tes K2 3 Nopember mendatang.

"Ada beberapa hal yang rawan dimanipulasi. Diantaranya, SK yang dimundurkan menjadi 2004, memanipulasi absen lama, membuat administrasi hingg 2004 dan yang terakhir membuat Daftar 1 untuk SD dari tahun 2004 hingga sekarang. Padahal umumnya mereka belum menjadi guru waktu itu," ungkap Indah yang juga segai guru honor di SDN Bekasijaya IV ini.

Sebagaimana diketahui untuk memanipulasi Daftar 1 perlu bekerja sama dengan Kepala Sekolah yang saat itu menjadi pimpinan disuatu satuan pendidikan pada tahun 2004.

"Jadi Kepala Sekolah, Oknum UPTD atau pimpinannya ikut berpartisipasi memanipulasi administrasi untuk meloloskan honorer masuk K2," jelas Indah.

Dia berharap agar BKD Kota Bekasi dan Inspektorat Kota Bekasi bekerja dengan jujur dan mengesampingkan hal-hal yang berbau KKN.

"Kita tahun orang yang memanipulasi data banyak dari keluarga oknum pejabat dan anak oknum kepala sekolah. Kapan Kota Bekasi bisa jujur?" terangnya.

Berdasarkan laporan dan infestigasi yang dibuat oleh FKGS Kota Bekasi ada 2 kategori Honorer K2 yang tidak bisa ikut Tes CPNS, yaitu :

1. Honorer K2 Terindikasi Manipulasi Data

Mereka ini bisa masuk dalam Data Base Honorer Kategori II padahal mereka memanipulasi mulai dari SK, Absen, Daftar 1. Anehnya orang-orang seperti ini sangat sulit dilacak oleh BKD dan Inspektorat Kota Bekasi.

"Kalau mau bisa dengan mengacu pada data yang mendapatkan transport (uang saku) pada tahun 2006. Bisa juga pake Daftar I untuk SD. Tapi yang terakhir ini gampang juga dimanipulasi oleh Guru Honorer bekerjasama dengan oknum Kepala Sekolah," ujar Indah.

2. Honorer K2 Fiktif

Tenaga Honorer seperti ini adalah Guru yang sudah tidak mengajar lagi di sekolah tersebut, tetapi namanya masih tercantum hingga saat ini bahkan dia bisa masuk K2.

"Mereka bahkan sudah ada yang kerja di pabrik dan pindah ke Kalimantan. Pas ada pemberkasan ulang tahun 2010 mereka balik lagi. Honorer ini tidak bisa dicoret karena mereka umumnya anaknya oknum pejabat dan oknum kepala sekolah. Kami sudah melaporkan sejak awal, tetapi mereka tetap masuk K2," ungkap Indah.

Saat ini data honorer K2 terindikasi manipulasi yang dilaporkan FKGS Kota Bekasi sebanyak 508 orang. Sedang data honorer fiktif sebanyak 17 orang. Sehingga keseluruhan data terindikasi fiktif dan manipulasi data mencapai 525 orang dari 4.435 Honorer Kategori II di Kota Bekasi.

BKD dan Inspektorat Kurang Serius

Menanggapi kenyataan tersebut, Ketua Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S mengakui kalau data fiktif dan manipulasi sangat sulit di berantas di Kota Bekasi.

"Banyak kepentingan yang menyertainya. Karena mereka umumnya titipan pejabat, rekan dan familynya. Saya melihat BKD Kota Bekasi hingga saat ini bekerja tidak maksimal karena ada 2 faktor tadi. Pertama BKD tidak berani mencoret karena mereka takut terhadap oknum pejabat yang telah menitipkan anaknya. Kedua, kemungkinan di lingkaran BKD ada oknum yang terlibat memanipulasi dan memuluskan honorer siluman. Mereka itu ada, tapi BKD Kota Bekasi hingga saat ini kurang transparan," ungkap Bang Imam, panggilan akrabnya.

Sementara waktu untuk verval bagi tenaga honorer sudah sangat mepet. Di daerah lain, tanggal 2-11 Oktober 2013 sudah proses pemberian Kartu Tanda mengikuti tes.

"Kita masih berkutat pada hal-hal administrasi. Seharusnya proses ini sudah selesai sejak Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II diproses dan dianalisis terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke BKN untuk masuk data base K2. Kenapa ini tidak dilakukan oleh BKD sejak awal, ya itu tadi karena mereka kemungkinan takut dan kemungkinan juga ada oknum yang ikut bermain dibalik itu," kata Bang Imam yang juga Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi ini.

Dia menambahkan, agar proses verval ini betul-betul dilaksanakan secara fair, transparan dan jujur. Mengingat ini menyangkut nasib Tenaga Honorer. Jangan sampai ada tenaga honorer yang merasa terabaikan dan mendapatkan diskriminasi karena dia bukan kerabat, anak, dan family oknum pejabat dan oknum kepala sekolah atau kerabat orang BKD Kota Bekasi.

"Yang pada akhirnya verval ini cuma akal-akalan BKD dan Inspektorat untuk memperlambat waktu. Sehingga saat injuri time dengan alasan mepet hanya alat bergaining dan hasilnya tidak jelas yang mengakibatkan honorer siluman dan fiktif tetap dapat mengikuti tes Honorer yang akan dilaksanakan pada 3 Nopember mendatang," kata Bang Imam.

Ayoo...jujur, jujur, dan jujur. (A-102)