Kebocoran Soal Tes CPNS Biasanya Melibatkan Kepala Daerah

Ramli Naibaho dosen IPDN Jakarta

Jakarta (FKGS) - SELEKSI CPNS 2013 dengan sistem lembar jawaban kerja (LJK) akan digeber 3 November mendatang. Upaya pengamanan dan pengawasan pun sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan institusi terkait.

Namun, mantan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Ramli Naibaho yang kini menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memprediksikan, pengadaan CPNS tahun ini tetap akan diwarnai kebocoran.

Dia pun memberikan beberapa tips untuk meminimalisir tingkat kebocoran tersebut. Berikut petikan wawancara wartawan JPNN Mesya Mohammad dengan Ramli, kemarin (3/9.

Pelaksanaan seleksi CPNS 2013 tinggal dua bulan lagi. Dari analisa Anda, sudah memadaikah standar pengamanan dan pengawasan yang disusun pemerintah saat ini?

Sejauh ini sudah cukup, apalagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut juga. Tapi meski begitu, pengawasan dan pengamanan itu tidak artinya kalau pemerintah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.

Padamu Negeri Tidak Diakui Dirjen Pendidikan Dasar

PENGUMUMAN

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2011 telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lingkungan kemdikbud untuk melakukan upaya pengumpulan data pokok pendidikan yang bersumber langsung dari satuan pendidikan tersebar di seluruh Indonesia. Wewenang Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing unit utama Direktorat Jenderal, berkoordinasi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dalam rangka integrasi data pendidikan Kemdikbud.

Data Pokok Pendidikan atau yang biasa di sebut DAPODIK bersifat individual , relational dan longitudinal meliputi 4 entitas pendidikan , Sekolah, Peserta Didik , PTK termasuk proses pembelajaran di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendataan pendidikan di luar sistem DAPODIK yang sekarang beredar luas dan meresahkan masyarakat pendidikan seperti halnya pendataan di http://padamu.siap.web.id/ tidak menggunakan domain resmi (kemdikbud.go.id). Maka dengan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Verval K2 Laporan KGB Yang Tidak Dipertanggungjawabkan

Bekasi (FKGS) - Hari ini tanggal 09 september 2013 pukul 07.00-17.00 Wib bertempat di Gedung Balai Patriot Kota Bekasi.

Fitri Marhayati, Sekretaris FKGS Kota Bekasi bersama sebanyak 554 Tenaga Honorer (TH) K2 memenuhi undangan BKD untuk melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas honorer K2.

Verifikasi dan validasi sendiri langsung dipimpin oleh Kepala BKD Kota Bekasi, Drs. H. Momon Sulaeman, MSi., dan didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pegawai BKD Kota Bekasi Heryanto, Sekretaris BKD Kota Bekasi Dra. Hj. R.rr Yoewati, M.Si beserta staff BKD guna verifikasi laporan dari KGB yang menyatakan bahwa TH K2 tersebut memanipulasi data. 

Dengan alasan transparansi maka laporan tersebut ditindaklanjuti. Saya pribadi dengan adanya verifikasi ulang ini (bulan ramadhan 2013 BKD sudah melakukan sidak langsung TH K2) tidak masalah asalkan bisa membuktikan kebenarannya.